SITUBONDO — Anggaran Rp631,6 juta untuk pekerjaan sepanjang 670 meter di Jalan Tokelan–Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, kini menjadi sorotan GKS Basra. Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Tokelan–Gebangan (R.307) yang bersumber dari APBD 2026 tersebut masih berada pada tahap Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), sebelum nantinya memasuki pekerjaan lapisan hotmix AC-WC.
Nilai kontrak yang tercantum pada papan kegiatan mencapai Rp631.631.726,21. Dengan anggaran sebesar itu, perhatian publik tentu tidak berhenti pada pertanyaan apakah jalan nantinya tampak hitam dan mulus, tetapi juga bagaimana proses pekerjaan dilaksanakan sejak lapisan awal hingga pekerjaan dinyatakan selesai.
GKS Basra meminta agar mutu pekerjaan, keselamatan kerja, kesesuaian volume, metode pelaksanaan, serta legalitas material yang digunakan benar-benar menjadi perhatian selama proyek berlangsung.
Lukman Hakim, S.H. dari GKS Basra mengatakan pengawasan terhadap proyek pemerintah seharusnya tidak hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai.
“Kami berharap pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai aturan yang ada, baik dari sisi pekerjaan, keselamatan kerja maupun legalitas materialnya,” ujar Lukman Hakim.
BARU LAPEN, JANGAN TERBURU-BURU MENILAI HASIL AKHIR
Pantauan di lokasi menunjukkan pekerjaan saat ini masih berada pada tahapan Lapen. Artinya, jalan tersebut belum sampai pada tahap akhir penghamparan hotmix AC-WC sebagaimana jenis pekerjaan yang tercantum dalam papan kegiatan.
Tahapan ini justru menjadi bagian yang penting untuk diawasi. Sebab, lapisan permukaan yang nantinya terlihat rapi dan mulus tidak berdiri sendiri. Kualitas jalan merupakan hasil dari rangkaian pekerjaan sejak persiapan, material pondasi, Lapen, hingga penghamparan lapisan AC-WC.
Dengan kata lain, jalan yang terlihat mulus belum otomatis membuktikan seluruh proses sebelumnya telah sesuai spesifikasi.
Karena itu, pengawasan idealnya berjalan beriringan dengan proses konstruksi, bukan menunggu jalan selesai kemudian baru mempertanyakan kualitasnya.
Rp631 JUTA UNTUK 670 METER, PUBLIK BERHAK BERTANYA
Papan kegiatan di lokasi mencantumkan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Tokelan–Gebangan (R.307) dengan lokasi di Kecamatan Kapongan.
Jenis pekerjaan yang tercantum adalah Hotmix AC-WC (Asphalt Concrete Wearing Course). Sumber pembiayaan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2026, dengan nilai kontrak Rp631.631.726,21 dan volume pekerjaan sepanjang 670 meter.
Papan tersebut juga mencantumkan pihak pelaksana, konsultan pengawas serta nomor kontrak:
000.3.3 / 077.4.3_K.APBD / 431.303.3 / 2026.
Angka Rp631,6 juta bukan sekadar angka dalam dokumen. Itu merupakan bagian dari anggaran publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pekerjaan dan hasil pembangunan.
Karena itu, pertanyaan publik sebenarnya sederhana: apakah setiap rupiah yang dibelanjakan berbanding lurus dengan mutu pekerjaan yang diterima masyarakat?
Jawabannya tentu bukan berdasarkan dugaan, melainkan melalui pengawasan, pengukuran dan pemeriksaan teknis sesuai dokumen kontrak.
GKS BASRA: YANG DIAWASI BUKAN HANYA ASPALNYA
Menurut GKS Basra, pengawasan proyek jalan tidak semestinya berhenti pada penampilan permukaan jalan.
Sejumlah aspek perlu diperhatikan, mulai dari kesesuaian material, ketebalan setiap lapisan, panjang dan lebar pekerjaan, tingkat kepadatan, metode pelaksanaan hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
Namun, GKS Basra juga menekankan bahwa sorotan terhadap suatu proyek tidak serta-merta berarti telah terjadi pelanggaran.
Untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaksesuaian, diperlukan pemeriksaan teknis, pengukuran lapangan dan pencocokan terhadap dokumen kontrak.
Sikap tersebut penting agar kontrol sosial tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
KESELAMATAN KERJA JANGAN DIANGGAP PELENGKAP
Selain mutu konstruksi, keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak kalah penting.
Pekerjaan jalan dilakukan di ruang publik. Aktivitas alat berat, kendaraan proyek, pekerja serta kendaraan masyarakat berlangsung pada ruang yang sama.
Karena itu, rambu pekerjaan, pengaturan arus lalu lintas, pengamanan lokasi, penggunaan alat pelindung diri dan perlindungan terhadap pengguna jalan harus menjadi bagian dari pelaksanaan proyek.
Jalan boleh dibangun untuk masyarakat, tetapi proses membangunnya juga tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat.
Demikian pula pekerja yang berada di lapangan memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang memenuhi ketentuan keselamatan kerja.
LEGALITAS MATERIAL JUGA PERLU TERANG
Sorotan berikutnya menyangkut material yang digunakan dalam pekerjaan.
Material konstruksi bukan sekadar persoalan ada atau tidaknya material di lokasi. Asal-usul, legalitas, spesifikasi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pekerjaan juga merupakan bagian penting dari pengawasan.
Hal tersebut perlu dipastikan oleh pihak yang memiliki kewenangan agar material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan hukum yang berlaku.
GKS Basra berharap aspek tersebut tidak menjadi persoalan yang baru diperiksa setelah pekerjaan selesai.
GKS BASRA SEBUT ADA TEMUAN, TAPI BELUM MENYIMPULKAN PELANGGARAN
Lukman Hakim menyampaikan bahwa tim GKS Basra menemukan sejumlah hal di lapangan yang menurut mereka perlu mendapat perhatian.
Namun, GKS Basra belum menyimpulkan temuan tersebut sebagai pelanggaran.
Menurut Lukman, informasi yang diperoleh akan dipelajari dan dipastikan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik.
“Ada beberapa temuan di lapangan. Nantinya akan kami sampaikan apabila memang hal tersebut dinilai perlu untuk diungkapkan dan setelah kami memastikan informasi serta datanya,” ujar Lukman Hakim.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan publik idealnya berbasis data. Temuan harus memiliki dasar, dokumentasi dan dapat diverifikasi.
Sebab, kritik tanpa data mudah menjadi tuduhan, sementara pengawasan dengan data dapat menjadi kontrol sosial yang konstruktif.
PAPAN PROYEK BUKAN SEKADAR PAPAN NAMA
Keberadaan papan kegiatan di lokasi juga memiliki fungsi transparansi.
Masyarakat dapat mengetahui nama kegiatan, lokasi, sumber anggaran, tahun anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan serta pihak yang terlibat.
Terlebih pada papan kegiatan terdapat pesan:
“KEGIATAN INI DILAKSANAKAN ATAS PERAN SERTA MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK.”
Kalimat tersebut sebenarnya sudah menjelaskan posisi masyarakat.
Mereka bukan sekadar penonton.
Masyarakat merupakan bagian dari pihak yang berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan.
Karena itu, papan kegiatan tidak semestinya berhenti sebagai informasi administratif yang berdiri di pinggir jalan. Informasi tersebut menjadi pintu bagi publik untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.
PENGAWASAN BUKAN BERARTI MENGHAMBAT PEMBANGUNAN
GKS Basra menegaskan bahwa sorotan terhadap proyek bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan.
Justru sebaliknya, pengawasan diperlukan agar proyek yang dibiayai APBD berjalan sesuai ketentuan, memiliki mutu yang baik, memperhatikan keselamatan dan menghasilkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat.
Apalagi pekerjaan masih berlangsung.
Tahapan yang belum selesai berarti masih tersedia kesempatan bagi pelaksana, pengawas dan instansi terkait untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai dokumen kontrak sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
UJIAN SESUNGGUHNYA BUKAN SAAT JALAN BARU SELESAI
Jalan Tokelan–Gebangan pada akhirnya tidak cukup dinilai hanya dari berapa besar anggarannya atau seberapa mulus permukaannya ketika baru selesai dikerjakan.
Pertanyaan yang lebih penting justru muncul setelah seluruh rangkaian pekerjaan tuntas.
Apakah volume 670 meter benar-benar sesuai?
Apakah ketebalan setiap lapisan memenuhi spesifikasi?
Apakah material yang digunakan memenuhi persyaratan dan memiliki legalitas yang sesuai?
Apakah keselamatan kerja diterapkan selama proses berlangsung?
Dan apakah kualitas AC-WC yang nantinya dihamparkan benar-benar sesuai dengan spesifikasi kontrak?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data, bukan sekadar klaim.
Untuk sementara, proyek masih berada pada tahap Lapen. Masyarakat masih menunggu tahapan berikutnya hingga penghamparan AC-WC dan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan.
Pada titik itulah kualitas pekerjaan akan semakin mudah dinilai.
Sebab, Rp631,6 juta bukan hanya angka di papan proyek. Di balik angka tersebut ada uang rakyat, ada tanggung jawab kontraktor, ada fungsi pengawasan, dan ada hak masyarakat untuk memperoleh jalan yang dikerjakan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, bukan papan proyek yang akan dilalui masyarakat setiap hari, melainkan jalan yang dibangun dengan anggaran tersebut.
Dan jalan itulah yang kelak menjadi ukuran paling nyata: apakah Rp631,6 juta benar-benar berubah menjadi 670 meter infrastruktur yang bermutu, aman, sesuai spesifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0Komentar