![]() |
| Tanda terima laporan pengurus PCNU Sekadau ke KPK |
Alur uang tersebut kini berujung di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PCNU Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, memilih mengembalikan uang yang mereka terima sekaligus menyerahkan dokumen dan kronologi kepada KPK untuk meminta dugaan praktik tersebut ditelusuri secara hukum.
Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto, bersama Katib Syuriah atau perwakilan Rais Syuriah PCNU Sekadau, datang ke KPK membawa uang tunai yang disebut berasal dari dua tahap penerimaan. Yakni uang muka yang diterima di Hotel Royal Kuningan dan uang pelunasan yang disebut diambil di Hotel Fatma, Jombang.
Bukan hanya uang yang dibawa. Tiket penerbangan, kronologi tertulis serta sejumlah dokumen pendukung turut diserahkan kepada bagian Humas/Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Pihak PCNU Sekadau menyebut dokumen tersebut diharapkan dapat membantu mengurai siapa yang mengoordinasikan, menerima hingga menjadi pihak yang berada di balik aliran dana tersebut.
Berawal dari Rp40 Juta di Hotel Royal Kuningan
Berdasarkan kronologi yang diserahkan kepada KPK, rangkaian kejadian bermula pada 8 Agustus. Rombongan pengurus NU dari Kalimantan Barat berangkat dari Bandara Supadio Pontianak menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menggunakan Lion Air dengan nomor penerbangan IU691.
Rombongan tersebut disebut dikoordinasikan oleh H. Kholil, yang dalam dokumen laporan disebut sebagai pemilik PT Musdalifah Kalbar/Travel Haji dan Umroh sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Barat. Ia disebut mengoordinasikan pengurus PWNU Kalbar dan PCNU se-Kalimantan Barat.
Setibanya di Jakarta, rombongan diarahkan mengikuti Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI. Setelah agenda tersebut, rombongan kemudian disebut dibawa ke Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.
Di hotel tersebut, berdasarkan kronologi pelapor, para utusan PCNU dan PWNU se-Kalimantan Barat diarahkan mengambil uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp40 juta per perwakilan.
Nama-nama penerima yang tercantum dalam dokumen antara lain perwakilan PWNU Kalbar, PCNU Kubu Raya, Kapuas Hulu, Sanggau, Mempawah, Bengkayang, Kayong Utara, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Melawi, Landak dan PCNU Sekadau.
Untuk PCNU Sekadau, nama Bagus Fitrianto bersama tim disebut masuk dalam daftar penerima uang tersebut.
Dari Jakarta, Berlanjut ke Jombang
Aliran dana yang dilaporkan tidak berhenti di Jakarta. Ketika memasuki arena Muktamar NU ke-35 di Jombang, para pengurus yang sebelumnya disebut menerima DP kembali dihubungi.
Dalam kronologi yang diserahkan ke KPK, H. Kholil disebut meminta para pengurus PCNU yang telah menerima DP untuk merapat ke Hotel Fatma, Jombang.
Di hotel tersebut, para pengurus disebut mengambil uang pelunasan. Dokumen pelapor menyebut Hotel Fatma merupakan hotel milik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang saat itu disebut berkaitan dengan tim pemenangan dalam kontestasi Rais Aam.
Rangkaian inilah yang kemudian dipersoalkan PCNU Sekadau. Bagi mereka, keberadaan uang muka di Jakarta yang kemudian disusul pelunasan di Jombang menjadi bagian penting yang perlu dibongkar secara hukum untuk mengetahui apakah terdapat praktik politik uang dalam proses Muktamar.
"Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang (PC) lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima," ujar perwakilan PCNU Sekadau di Gedung KPK.
Uang yang Diterima Akhirnya Masuk KPK
Alih-alih mempertahankan uang tersebut, PCNU Sekadau mengambil langkah berbeda. Dana yang disebut mereka terima dikembalikan kepada negara melalui KPK, bersamaan dengan dokumen yang diharapkan dapat menjadi bahan penelusuran.
Pihak pelapor mendesak KPK tidak hanya melihat nominal uang yang dikembalikan, tetapi juga menelusuri rantai aliran dana dan aktor yang disebut mengoordinasikan pemberian uang tersebut.
Mereka juga meminta KPK mengusut dugaan adanya pihak lain yang menerima dana serupa. Sebab, dalam laporan yang disampaikan, disebutkan terdapat sekitar 27 PCNU lain yang disebut siap mengambil langkah serupa dengan mengembalikan uang yang pernah diterima.
Bagi PCNU Sekadau, persoalannya bukan sekadar Rp40 juta. Yang dianggap lebih penting adalah bagaimana uang tersebut bisa sampai kepada para pengurus, siapa yang menyediakan, untuk kepentingan apa, serta apakah terdapat kaitan antara pemberian uang tersebut dengan pengondisian dukungan dalam pemilihan Rais Aam.
"Ini bukan kasus tunggal," tegas perwakilan PCNU Sekadau.
Kini, alur Rp40 juta di Hotel Royal Kuningan → pelunasan di Hotel Fatma Jombang → uang dikembalikan ke KPK menjadi bagian dari laporan yang diminta untuk ditelusuri. PCNU Sekadau berharap lembaga antirasuah membuka perkembangan penanganan laporan tersebut secara transparan kepada publik.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih berdasarkan laporan dan keterangan pihak PCNU Sekadau. Ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, gratifikasi maupun politik uang, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam kronologi, tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan kewenangan aparat penegak hukum.

0Komentar