TpOlTpAoBUMoTUOlGpC0GUd7GA==
Breaking
News

GP Sakera dan LBH GKS Basra Tantang Ketegasan Partai dan DPRD Situbondo: Kasus Narkoba Jadi Ujian Integritas Wakil Rakyat

Ukuran huruf
Print 0

SITUBONDO - Kepercayaan rakyat bukan tiket untuk duduk nyaman di kursi kekuasaan. Ketika seorang anggota DPRD terseret perkara narkotika, integritas, tanggung jawab politik, dan ketegasan lembaga menjadi sorotan publik. Partai politik yang menaunginya serta DPRD Situbondo dituntut menunjukkan sikap yang jelas, terukur, dan sesuai aturan.

Sorotan tersebut menguat setelah seorang anggota DPRD Situbondo dikabarkan terseret kasus narkotika di Surabaya. Peristiwa ini memunculkan desakan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pemberitaan, melainkan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum, etik, dan politik yang berlaku.

Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, dan Advokasi (GP Sakera) bersama Gerakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (GKS Basra), yang menaungi LBH GKS Basra, mendorong agar persoalan ini ditangani secara serius dan transparan.

Bagi kedua elemen tersebut, jabatan publik membawa tanggung jawab besar. Anggota legislatif tidak hanya berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjaga kepercayaan warga yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.

Jangan Biarkan Akuntabilitas Berhenti pada Pernyataan

Kasus yang melibatkan pejabat publik membutuhkan penanganan yang objektif. Partai politik perlu menjelaskan langkah yang ditempuh sesuai mekanisme internal, sementara DPRD harus memastikan dugaan pelanggaran etik diperiksa melalui prosedur yang berlaku.

Gp Sakera dan GKS Basra mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Situbondo mengambil langkah terkait anggota dewan yang terseret perkara tersebut. GksBasra.com pada 12 Oktober 2026 juga melaporkan pelaksanaan tes urine terhadap anggota DPRD setelah seorang legislator diamankan dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pesta narkotika di Surabaya.

Perkembangan tersebut menjadi alasan penting bagi publik untuk menunggu penjelasan resmi dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, status hukum seseorang tetap harus merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum dan proses hukum yang berjalan.

Asal Daerah Bukan Ukuran Integritas

Fakta bahwa seorang legislator berasal dari luar daerah bukanlah persoalan utama. Setiap warga negara memiliki hak politik sesuai ketentuan yang berlaku. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana seorang wakil rakyat menjalankan amanah, mematuhi hukum, dan menjaga kehormatan jabatan.

Karena itu, kritik publik seharusnya diarahkan pada perilaku, tanggung jawab, dan proses penanganan perkara, bukan semata-mata latar belakang daerah seseorang.

Masyarakat berhak mengetahui apakah partai politik telah mengambil langkah sesuai aturan dan apakah lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan etik secara konsisten. Transparansi diperlukan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pejabat yang sedang menghadapi persoalan hukum.

Sanksi Harus Berdasarkan Aturan

Desakan agar ada tindakan tegas tidak berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti, sedangkan keputusan etik maupun politik wajib mengikuti prosedur yang berlaku.

Partai politik dan DPRD perlu menjelaskan kewenangan, tahapan pemeriksaan, serta kemungkinan konsekuensi apabila pelanggaran terbukti. Sikap yang terbuka akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah spekulasi yang tidak berdasar.

GP Sakera dan GKS Basra mendorong agar persoalan ini menjadi momentum memperkuat akuntabilitas pejabat publik. Jabatan legislatif semestinya menjadi ruang pengabdian, bukan tempat berlindung dari evaluasi masyarakat.

Kepercayaan Rakyat Harus Dijaga

Bagi masyarakat Situbondo, persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu nama atau satu partai. Perkara tersebut juga menyentuh kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat dan komitmen pemberantasan narkotika.

Publik kini menunggu sikap resmi partai politik terkait, langkah Badan Kehormatan DPRD Situbondo, serta perkembangan penanganan perkara dari aparat penegak hukum.

Ketegasan tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan. Ia harus terlihat dalam proses yang transparan, adil, dan sesuai aturan. Sebab, mandat rakyat bukan sekadar kehormatan politik, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga.
GP Sakera dan LBH GKS Basra Tantang Ketegasan Partai dan DPRD Situbondo: Kasus Narkoba Jadi Ujian Integritas Wakil Rakyat
Periksa Juga
Next Post

0Komentar

Tautan berhasil disalin