SITUBONDO — Pembangunan lantai dua RA/MI Miftahul Ulum di Pokaan Timur, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menuai sorotan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persoalan yang dipertanyakan meliputi sumber dan besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, identitas penanggung jawab pekerjaan, hingga tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi.
Sorotan menguat setelah muncul keterangan mengenai dana Rp350 juta yang disampaikan Yasin, seseorang yang mengaku sebagai pengurus yayasan. Sementara itu, sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan memperkirakan total biaya pembangunan mencapai Rp800 juta hingga Rp900 juta.
Perbedaan angka tersebut belum dapat dijelaskan secara tuntas. Media belum memperoleh dokumen anggaran, bukti transaksi, maupun laporan pertanggungjawaban yang dapat memastikan nilai keseluruhan pembiayaan pembangunan.
Wahyudi dari LSM Teropong mempertanyakan asal-usul pendanaan proyek tersebut. Ia meminta kejelasan apakah pembangunan bersumber dari hibah, bantuan pemerintah, kementerian terkait, partai politik, atau sumber pendanaan lainnya.
Informasi yang beredar turut menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, hingga berita ini disusun, belum ada dokumen atau konfirmasi resmi yang memastikan keterlibatan kedua partai tersebut sebagai sumber pendanaan.
Dana Rp350 Juta dan Estimasi Rp900 Juta Menunggu Penjelasan
Dalam keterangannya, Yasin menyebut pendanaan berasal dari hibah partai politik. Ketika Wahyudi mempertanyakan kemungkinan anggaran mencapai Rp800 juta hingga Rp900 juta, Yasin menyampaikan angka Rp350 juta.
Menurut Yasin, angka tersebut merujuk pada informasi dari Ilyas, kepala sekolah RA/MI Miftahul Ulum, yang disebutnya sebagai adiknya. Yasin juga menerangkan bahwa dana awal berasal dari yayasan sebelum dilakukan transfer.
Akan tetapi, pihak pengirim dan penerima, sumber dana awal, waktu transaksi, serta nilai yang ditransfer belum dapat dipastikan berdasarkan bukti administrasi yang diperoleh media.
Dengan demikian, belum jelas apakah Rp350 juta merupakan nilai bantuan, dana yang telah dicairkan, atau hanya salah satu komponen pembiayaan. Begitu pula estimasi Rp800 juta hingga Rp900 juta yang disampaikan sumber anonim masih memerlukan dasar perhitungan dan dokumen pendukung.
Misyono dari LPK Jatim turut mempertanyakan mekanisme pelaksanaan pembangunan, termasuk apakah pekerjaan dilakukan secara swakelola atau melalui penyedia jasa dan darimana pasir yang di gunakan untuk pembangunan lantai dua tersebut
Pertanyaan tersebut menyentuh aspek mendasar: siapa yang menetapkan pelaksanaan pekerjaan, siapa yang mengelola dana, serta siapa yang bertanggung jawab atas administrasi dan mutu bangunan?
Menanggapi hal itu, Yasin mengaku belum memahami secara pasti mekanisme yang digunakan. Ia menyatakan bahwa yang terpenting pembangunan sekolah dapat diselesaikan.
Namun, penyelesaian fisik bangunan tidak serta-merta menjawab persoalan administrasi. Kejelasan penggunaan dana, kewenangan pengelola, dan pertanggungjawaban pekerjaan tetap perlu ditelusuri berdasarkan sumber pembiayaan serta ketentuan yang berlaku.
Inisial J, Z, dan R Disebut, Peran Belum Terverifikasi
Persoalan pelaksana pekerjaan juga menjadi perhatian. Seorang sumber anonim menyebut tiga inisial, yakni J, Z, dan R, yang dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan.
Menurut sumber tersebut, J disebut memegang proyek, Z diduga mengendalikan pekerjaan, sedangkan R disebut mengerjakan pekerjaan di lapangan.
Meski demikian, keterangan tersebut masih berupa klaim yang belum terverifikasi secara independen. Media belum memperoleh kontrak, surat penunjukan, dokumen pembayaran, atau bukti administrasi lain yang memastikan kedudukan masing-masing pihak.
Karena itu, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya penggunaan nama pihak lain maupun pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan.
Klarifikasi dari yayasan, kepala sekolah, serta pihak-pihak yang disebut dalam keterangan sumber diperlukan untuk memastikan siapa yang secara formal bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.
Papan Informasi Tak Terlihat, Alasan Perintah Pusat Dipertanyakan
Fajar dari LSM Penjara menyoroti tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi. Ia juga mempertanyakan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keberadaan pengawas, serta menyampaikan dugaan ketidaksesuaian pembesian dengan spesifikasi teknis.
Ketika ditanya mengenai papan informasi, Yasin menyatakan bahwa tidak dipasangnya papan tersebut merupakan perintah dari pusat.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan lanjutan: siapa yang dimaksud dengan “pusat”, dalam kapasitas apa instruksi diberikan, dan apakah terdapat perintah tertulis yang dapat diperiksa?
Hingga berita ini disusun, media belum memperoleh dokumen yang mengonfirmasi adanya instruksi tersebut.
Kewajiban pemasangan papan informasi perlu dinilai berdasarkan sumber dana, status pelaksanaan, dan aturan yang relevan. Tanpa kepastian mengenai skema pembiayaan, belum tepat menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tertentu.
Meski demikian, penjelasan mengenai dasar keputusan tersebut tetap penting demi keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Dugaan Pembesian Tak Sesuai Spesifikasi Perlu Diuji
Selain transparansi anggaran, dugaan ketidaksesuaian pembesian yang disampaikan Fajar membutuhkan perhatian serius. Pasalnya, pembangunan lantai dua berkaitan dengan keamanan struktur bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pendidikan.
Dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti hanya berdasarkan pernyataan sepihak atau pengamatan visual. Pemeriksaan perlu mengacu pada gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan struktur, dan kondisi aktual di lapangan.
Apabila diperlukan, tenaga ahli yang kompeten perlu melakukan pemeriksaan untuk menilai kesesuaian pekerjaan dengan desain serta persyaratan keselamatan bangunan. Penerapan K3 dan keberadaan pengawasan juga perlu ditelusuri berdasarkan kewajiban yang berlaku.
Transparansi Menjadi Kepentingan Publik
Persoalan pembangunan RA/MI Miftahul Ulum menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berbasis dokumen. Mulai dari asal-usul dana, perbedaan nominal pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, identitas penanggung jawab, hingga kepastian mutu konstruksi.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yayasan, kepala sekolah, pihak yang disebut sebagai sumber pendanaan, serta pihak-pihak yang dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan. Konfirmasi dari instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan sumber dana dan aturan yang berlaku.
Hingga informasi tersebut terverifikasi, seluruh dugaan tetap harus ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan pembuktian, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Sebab, dalam pembangunan fasilitas pendidikan, ukuran keberhasilan bukan hanya bangunan yang berdiri. Masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang dapat diuji mengenai penggunaan dana, pihak yang bertanggung jawab, serta jaminan bahwa bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.
0Komentar