Program yang sejatinya dirancang untuk memperkuat kualitas gizi anak usia dini itu kini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan persoalan dalam pelaksanaannya di lapangan. Situasi tersebut memantik respons dari Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kapokdar Kamtibmas) Bhayangkara Polres Situbondo, Haji Ismail, yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan penelusuran terbuka terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Haji Ismail, program yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak tidak boleh diperlakukan sebagai ruang kepentingan ataupun ladang permainan proyek oleh pihak tertentu.
“Program MBG ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau proyek biasa. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan kualitas generasi bangsa. Karena itu, jika memang ada persoalan di lapangan, harus ditindaklanjuti secara serius, objektif, dan transparan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan anak usia dini memiliki nilai strategis dan menyangkut dimensi kemanusiaan yang tidak boleh tercoreng oleh dugaan penyimpangan maupun kepentingan pribadi.
“Anak-anak tidak memahami soal anggaran, proyek, ataupun kepentingan tertentu. Mereka hanya berhak mendapatkan makanan sehat, pelayanan yang layak, dan perhatian yang tulus. Amanah seperti ini harus dijaga bersama,” ujarnya.
Sebagai tokoh sosial yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di Situbondo, Haji Ismail juga menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Ia berharap pihak pelaksana maupun instansi terkait dapat membuka ruang klarifikasi secara terbuka agar persoalan yang berkembang tidak berubah menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kalau semuanya berjalan sesuai aturan, tentu tidak perlu takut terhadap evaluasi. Justru evaluasi menjadi langkah penting agar program semakin baik, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai pengawasan sosial harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral kolektif, bukan semata-mata upaya mencari kesalahan. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran publik, terlebih pada program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak.
Karena itu, setiap pelaksanaan program pemerintah dituntut mengedepankan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas agar tidak kehilangan legitimasi di mata publik.
“Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat ulah segelintir oknum. Ini yang harus dijaga bersama,” imbuhnya.
Program MBG sendiri belakangan menjadi salah satu kebijakan yang mendapat perhatian luas karena dinilai strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menekan angka kekurangan gizi. Di sejumlah daerah, pelaksanaannya bahkan mendapat apresiasi karena dinilai membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi peserta didik.
Namun di sisi lain, berbagai kalangan juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari peluncuran kebijakan, melainkan dari kualitas implementasi di lapangan, mulai dari mutu makanan, distribusi, hingga pengelolaan anggaran yang harus dilakukan secara profesional dan transparan.
Di Situbondo, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah. Kehadiran tokoh masyarakat, aktivis sosial, hingga organisasi kemasyarakatan dipandang memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan publik.
Pernyataan Haji Ismail pun mendapat perhatian dari sejumlah warga yang berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif tanpa memunculkan kegaduhan yang tidak perlu.
Warga berharap apabila ditemukan kekurangan ataupun persoalan administratif dalam pelaksanaan MBG, maka langkah pembenahan dapat segera dilakukan demi kepentingan bersama, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama program.
Selain itu, masyarakat juga meminta seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya hasil penelusuran resmi dari instansi berwenang.
“Yang paling penting adalah perbaikan dan pengawasan. Jangan sampai anak-anak menjadi korban akibat lemahnya pengelolaan program,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun lembaga terkait mengenai dugaan temuan tersebut. Namun dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di TK Nurul Huda Mangaran terus menjadi perhatian publik.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pihak berwenang guna memastikan program yang dirancang untuk memperkuat kualitas generasi bangsa itu tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, profesionalitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan anak-anak sebagai prioritas utama.
0Komentar