(Foto: Istimewa, GKS BASRA)
Oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy
GKS BASRA, Opini. Saya menerima surat. Berkepala burung garuda. Bernomor. Bertanda tangan. Dan di sudut kirinya tertulis satu kata yang di kampung saya jarang dipakai untuk urusan yang tidak penting: Segera.
Pengirimnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tertanggal 4 November 2026. Perihalnya: Tanggapan atas Laporan Masyarakat. Ditandatangani atas nama Pimpinan, oleh Deputi Bidang Informasi dan Data.
Saya sebut ini surat cinta. Bukan karena isinya merayu. Isinya tidak merayu sedikit pun. Tetapi karena surat cinta punya satu ciri yang tidak dimiliki surat jenis lain: ia dibaca berkali-kali. Dibuka, dilipat, dibuka lagi. Setiap kata ditimbang. Yang tidak tertulis pun ikut dipikirkan.
Dan surat cinta yang baik memang tidak perlu panjang. Yang ini hanya dua kalimat.
Begini bunyinya, saya kutip utuh supaya tidak ada yang bisa menuduh saya menambah-nambahi:
“Sehubungan dengan laporan Saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan secara langsung pada tanggal 12 Oktober 2026, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut sebagai bahan informasi bagi Direktorat Penyidikan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK.”
Sudah. Itu saja. Sesudah itu terima kasih, lalu tanda tangan.
Dua kalimat. Tetapi dua kalimat ini, bagi orang yang biasa menunggu, sama dengan dua ratus halaman.
Manefsiri Surat dari KPK
Saya ini bukan ahli hukum. Saya kiai kampung. Tetapi ada satu pekerjaan yang sejak muda saya lakukan hampir setiap hari, dan itu adalah menafsiri teks.
Di pesantren kami diajari membedakan manthuq dan mafhum. Manthuq adalah apa yang diucapkan teks secara terang. Mafhum adalah apa yang dipahami dari teks itu meski tidak diucapkannya.
Mari kita baca surat ini dengan dua alat itu.
Tafsir pertama: data dan informasi
Manthuq-nya terang: laporan saya disebut sebagai bahan informasi.
Ya, memang itu yang kami bawa. Kami membawa data dan informasi — nama, tanggal, tempat, jumlah, tanda terima, daftar hadir, dokumentasi, dan salinan tabulasi resmi.
Maka sekarang mafhum-nya. Di negeri ini berlaku satu hukum yang bahkan anak kecil pun paham: sebuah bahan akan menjadi apa, ditentukan oleh ke mana ia dibawa.
Tembakau yang dibawa ke pabrik rokok akan menjadi rokok. Tebu yang dibawa ke pabrik gula akan menjadi gula. Gabah yang dibawa ke penggilingan akan menjadi beras. Kapas yang dibawa ke pabrik tenun akan menjadi kain.
Lalu data dan informasi ini dibawa ke mana?
Ke Direktorat Penyidikan.
Mohon diperhatikan baik-baik, sebab di sinilah letak seluruh beratnya surat ini. Yang tertulis bukan Direktorat Pengaduan. Bukan Direktorat Pembinaan. Bukan pula — dan ini yang paling penting — Direktorat Penyelidikan.
Penyelidikan dan penyidikan hanya berbeda satu huruf, tetapi berbeda sangat jauh maksudnya. Penyelidikan itu mencari tahu apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Penyidikan itu bekerja ketika peristiwa pidananya sudah dianggap ada, dan yang dicari adalah siapa yang melakukannya.
Surat ini tidak mengirim laporan saya ke ruang “apakah ada peristiwanya”. Surat ini mengirimnya ke ruang “siapa pelakunya”.
Tafsir kedua: nama kedeputiannya
Lalu bacalah sekali lagi alamat lengkapnya. Direktorat Penyidikan itu berada di bawah sebuah kedeputian. Dan kedeputian itu bernama:
Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.
Dua kata. Penindakan. Eksekusi.
Kedeputian itu tidak bernama Kedeputian Bidang Imbauan. Tidak bernama Kedeputian Bidang Klarifikasi. Tidak bernama Kedeputian Bidang Nasihat dan Pembinaan Akhlak.
Di negeri ini, kata penindakan punya wujud yang sudah kita kenal semua bentuknya. Ia berwujud penggeledahan. Ia berwujud penyitaan. Ia berwujud garis kuning di depan pintu kantor. Ia berwujud rompi oranye.
Dan kata eksekusi punya wujud yang lebih sederhana lagi. Ia berwujud pintu yang dikunci dari luar.
Kalau tafsir saya ini benar, maka yang akan terjadi berikutnya bukan rapat, bukan konferensi pers, bukan surat imbauan. Yang akan terjadi berikutnya adalah penggeledahan. Dan sesudah penggeledahan, ada nama yang statusnya berubah menjadi tersangka.
Di sini saya harus berhenti sebentar dan berlaku jujur, sebab saya tidak mau nanti dituduh mengarang.
Saya tidak sedang mengumumkan bahwa sudah ada tersangka. Yang berwenang mengumumkan tersangka itu KPK, bukan saya. Saya tidak sedang mengumumkan bahwa penggeledahan sudah dijadwalkan. Saya tidak tahu jadwal siapa pun.
Yang saya lakukan hanyalah membaca alamat. Dan alamat itu bukan saya yang menulis. Alamat itu KPK sendiri yang menuliskannya, di atas kertas berkop garuda, dengan nomor surat, dengan tanda tangan, atas nama Pimpinan.
Saya hanya mengatakan ke mana jalan ini menuju. Soal kapan sampainya, itu urusan penyidik, bukan urusan saya.
Tetapi saya juga tahu satu hal: jalan yang sudah ditunjuk arahnya biasanya memang dilalui.
Supaya tidak ada yang kabur, saya tegaskan sekali lagi perkaranya apa.
Yang sekarang berada di meja Direktorat Penyidikan itu bukan gosip tentang Nahdlatul Ulama. Bukan pula perselisihan antarpengurus, bukan sakit hati orang yang kalah, bukan dinamika organisasi yang biasa.
Yang berada di sana adalah laporan dugaan jual beli suara di Muktamar Nahdlatul Ulama.
Jual beli suara. Di Muktamar. Nahdlatul Ulama.
Tiga hal yang seharusnya tidak pernah boleh berdiri dalam satu kalimat, kini berdiri dalam satu kalimat — dan kalimat itu sudah bernomor di KPK.
Selama berminggu-minggu ini saya mendengar banyak sekali bantahan. Katanya saya cari sensasi. Katanya saya sakit hati. Katanya saya memfitnah ulama. Katanya ini urusan internal, tidak usah dibawa ke luar.
Jawabannya akhirnya datang dan datangnya bukan dari mulut saya, melainkan dari kantor di Jalan Kuningan Persada.
Dua puluh tiga hari
Satu hal lagi yang pantas dicatat, dan ini adalah pujian.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi hak kepada pelapor untuk memperoleh jawaban atas laporannya dalam waktu paling lama tiga puluh hari. Laporan saya masuk pada 12 Oktober. Jawaban KPK bertanggal 4 November.
Dua puluh tiga hari. Masih tujuh hari sebelum batas waktunya habis.
Saya catat ini terang-terangan, karena sudah menjadi kebiasaan buruk kita hanya pandai mengomel kepada lembaga negara dan tidak pernah pandai berterima kasih. KPK menepati janji undang-undang. Maka hari ini saya berterima kasih.
Saya tahu ada yang sedang gelisah membaca tulisan ini. Saya tahu ada yang malam ini akan menelepon ke sana kemari, mencari kabar, menanyakan apakah benar, meminta tolong supaya diurus.
Kepada mereka saya sampaikan satu kalimat saja, dengan hormat, tanpa kebencian.
Tidak ada yang bisa mengurus kertas yang sudah sampai di meja penyidik. Yang bisa diurus hanya hati sendiri.
Saya sendiri tidak punya kuasa apa-apa. Saya tidak punya jabatan, tidak punya partai, tidak punya pelindung. Yang saya punya cuma dua: data, dan kesanggupan untuk terus berjuang membantu KPK mengusut tuntas praktik jual beli suara di Muktamar NU.
Surat cinta dari negara. Saya simpan baik-baik. Saya bingkai, kalau perlu.
Sebab saya tahu, sesudah surat cinta biasanya ada gebrakan berupa penggeledahan tersangka.
Satu kata untuk koruptor: penjarakan.
Salam antikorupsi.
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy
Warga NU, Kiai Kampung
Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya
0Komentar