SITUBONDO — Jalan dibangun menggunakan uang rakyat, tetapi kualitasnya justru menyisakan tanda tanya. Proyek Pemeliharaan Jalan Ruas Gebangan–Tokelan di Kabupaten Situbondo kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian ketebalan aspal, volume material, hingga mekanisme pengujian kualitas pekerjaan.
Proyek dengan nilai anggaran Rp631.631.726,21, yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga dan dikerjakan oleh CV Situbondo, dipersoalkan oleh Heppy, pemerhati publik sekaligus putra daerah Situbondo.
Temuan yang disampaikan Heppy bukan sekadar persoalan permukaan jalan terlihat mulus atau tidak. Ia mempertanyakan apakah pekerjaan yang dibayar menggunakan anggaran ratusan juta rupiah tersebut benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak.
Sebab, dalam proyek pemerintah, keberhasilan tidak cukup dibuktikan dengan foto pekerjaan selesai, laporan administrasi, atau berita acara yang sudah ditandatangani.
Jalan boleh terlihat mulus, tetapi angka dan kualitasnya tetap harus bisa diuji.
Ketebalan 4 Cm, Pengukuran Disebut Hanya 3,1 Cm: Aspalnya Menyusut atau Ada Penjelasan Teknis?
Salah satu persoalan yang disorot adalah lapisan Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC).
Menurut Heppy, ketebalan lapisan aspal yang dipersyaratkan dalam pekerjaan tersebut mencapai 4 sentimeter. Namun, berdasarkan pengukuran yang diklaim dilakukannya di lapangan, ketebalan rata-rata disebut hanya sekitar 3,1 sentimeter.
Jika hasil tersebut terbukti melalui pengujian teknis yang sah dan representatif, terdapat selisih sekitar 0,9 sentimeter dari ketebalan yang dipersyaratkan.
Angka tersebut bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan sekadar mengatakan bahwa jalan sudah selesai diaspal.
Heppy juga membandingkan estimasi kebutuhan material berdasarkan kontrak sekitar 183,31 ton dengan estimasi realisasi fisik yang disebut berkisar 143,06 ton.
Artinya, terdapat selisih estimasi sekitar 40,25 ton yang menurutnya perlu dijelaskan.
Tentu saja, angka tersebut masih harus diuji berdasarkan panjang dan lebar hamparan, kepadatan, berat jenis campuran, data pengiriman, serta perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pertanyaan publik cukup sederhana: jika spesifikasinya 4 sentimeter, berapa ketebalan yang benar-benar terpasang?
Jangan sampai spesifikasi terlihat gemuk dalam dokumen, tetapi hasil pekerjaan justru diduga menjalani program diet di lapangan.
Tiket Timbangan AMP Dipertanyakan, Tonase Jangan Sampai Hanya Jago di Kertas
Persoalan berikutnya menyentuh dokumen pengiriman material dari Asphalt Mixing Plant (AMP).
Heppy mempertanyakan kesesuaian antara tonase dalam delivery order (DO), surat jalan, catatan timbangan AMP, dan material yang benar-benar digunakan di lokasi pekerjaan.
Ia menduga terdapat kemungkinan ketidaksesuaian pencatatan tonase dengan realisasi fisik.
Dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen asli, catatan timbangan, waktu pengiriman, jumlah ritase kendaraan, hingga bukti penerimaan material di lapangan.
Apabila seluruh data memang sesuai, penyedia jasa dan instansi terkait semestinya tidak kesulitan menjelaskan serta menunjukkan bukti pendukungnya.
Sebaliknya, apabila ditemukan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti sesuai mekanisme pemeriksaan.
Sebab, tiket timbangan bukan sekadar kertas yang ikut mengantar truk ke lokasi proyek. Dokumen itu merupakan bagian dari jejak pertanggungjawaban material yang dibayar menggunakan uang negara.
Jangan sampai tonase di atas kertas berjalan lebih lancar daripada material yang benar-benar sampai di jalan.
Core Drill Dipertanyakan, Jangan Sampai Sampelnya Bagus tetapi Gambaran Proyeknya Tidak Utuh
Sorotan berikutnya mengarah pada pengujian core drill atau pengeboran inti aspal untuk mengukur ketebalan dan memeriksa kualitas lapisan jalan.
Heppy mempertanyakan apakah pengambilan sampel dilakukan secara acak dan representatif. Ia juga menduga terdapat kemungkinan pemilihan titik pengujian yang tidak menggambarkan kondisi pekerjaan secara keseluruhan.
Dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta dan harus diperiksa melalui dokumentasi pengujian, metode penentuan titik, berita acara pengambilan sampel, serta hasil laboratorium.
Pengujian core drill semestinya dilakukan berdasarkan metode teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan sekadar mencari titik yang hasilnya bagus, melainkan memastikan hasil pengujian benar-benar memberikan gambaran objektif terhadap mutu pekerjaan.
Jika prosedurnya sudah benar, tunjukkan dokumentasinya. Jika terdapat kekeliruan, lakukan evaluasi.
Sebab, pengujian kualitas bukan lomba mencari titik paling cantik untuk dipamerkan dalam laporan.
PPK dan Konsultan Pengawas, Jangan Hanya Hadir Ketika Tanda Tangan Dibutuhkan
Heppy meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta Dinas PUPP Bidang Bina Marga memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan ketidaksesuaian tersebut.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi dan penandatanganan berita acara.
Pengawasan harus memastikan bahwa spesifikasi kontrak, volume material, ketebalan lapisan, metode pelaksanaan, dan hasil akhir benar-benar sesuai.
"Pengawasan dari Dinas PUPP dan konsultan pengawas digaji menggunakan uang rakyat untuk memastikan kualitas infrastruktur. Jika penyimpangan kasat mata seperti ini dibiarkan, maka patut diduga ada pembiaran atau kongkalikong yang mencederai prinsip transparansi anggaran," tegas Heppy.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan dugaan pribadi Heppy, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pembiaran ataupun kongkalikong.
Untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian maupun pelanggaran, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kontrak, laporan pengawasan, hasil pengujian, dan proses penerimaan pekerjaan.
Namun, pertanyaan publik tetap relevan: siapa yang memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi sebelum dinyatakan selesai dan dibayarkan?
Jangan sampai pengawasan terlihat aktif di atas kertas, tetapi ketika kualitas pekerjaan dipertanyakan, semua pihak justru saling menunggu siapa yang lebih dahulu memberikan penjelasan.
Inspektorat hingga Kejaksaan Akan Diminta Memeriksa
Heppy menyatakan tengah mengonsolidasikan dokumentasi hasil investigasi, termasuk bukti pengukuran ketebalan menggunakan alat ukur presisi dan salinan papan informasi proyek.
Ia berencana menyampaikan laporan resmi kepada Inspektorat Kabupaten Situbondo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Situbondo, serta kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.
Pemeriksaan yang diharapkan mencakup:
- Kesesuaian ketebalan AC-WC dengan spesifikasi kontrak.
- Kesesuaian volume dan kebutuhan material.
- Validitas tiket timbangan AMP dan dokumen pengiriman.
- Metode serta hasil pengujian core drill.
- Laporan konsultan pengawas dan dokumentasi pelaksanaan.
- Kesesuaian pembayaran dengan volume dan mutu pekerjaan yang benar-benar diterima.
Apabila ditemukan kekurangan volume atau mutu pekerjaan, pihak berwenang diharapkan menilai konsekuensi administratif, kontraktual, maupun hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti sebagai perang opini antara pemerhati publik dan pelaksana proyek.
Biarkan dokumen diperiksa, material dihitung, ketebalan diuji, dan pihak yang berwenang menyampaikan kesimpulannya.
Uang Rakyat Bukan Anggaran untuk Membeli Sekadar Tampilan Mulus
Proyek senilai Rp631,6 juta lebih bukan pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan hanya dengan mengatakan bahwa jalan sudah selesai.
Masyarakat tidak membeli janji pembangunan. Masyarakat membayar pembangunan melalui uang negara dan berhak memperoleh hasil sesuai spesifikasi.
Jika ketebalan memang 4 sentimeter, buktikan dengan pengujian. Jika tonase sesuai, tunjukkan tiket timbangannya. Jika pengawasan berjalan sebagaimana mestinya, buka dokumen pendukungnya.
Tidak perlu alergi terhadap pertanyaan publik. Proyek yang benar justru semestinya lebih mudah menjawab kritik dengan data.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta jalan yang sekadar tampak hitam dan mulus. Mereka meminta kualitas yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Jangan sampai yang tebal hanya angka dalam kontrak, yang tipis justru aspal di lapangan, sementara tanggung jawab pengawasan menguap bersama debu proyek.
Karena uang rakyat tidak mengenal istilah cukup dengan tampilan. Setiap rupiah harus berbanding dengan pekerjaan yang nyata.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada CV Situbondo, PPK, konsultan pengawas, serta Dinas PUPP Kabupaten Situbondo demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi jurnalistik.
0Komentar