TpOlTpAoBUMoTUOlGpC0GUd7GA==
Breaking
News

LBH Cakra Surati DPRD Situbondo, Minta Audiensi Terbuka Bahas Pembangunan Lantai Dua MI Miftahul Ulum Pokaan

Ukuran huruf
Print 0

SITUBONDO — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra secara resmi melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo. Surat tersebut berisi permohonan fasilitasi audiensi terbuka guna membahas pelaksanaan pembanguna MI Miftahul Ulum yang berlokasi di Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

Ketua DPC LBH Cakra Situbondo, Nofika Syaiful Rahman, yang akrab disapa Opek, menjelaskan bahwa langkah tersebut ditempuh untuk mendorong keterbukaan informasi publik sekaligus meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya.

Menurut Opek, audiensi yang dimohonkan diharapkan dapat menghadirkan pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan pembangunan MI Miftahul Ulum. Dengan demikian, berbagai persoalan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diklarifikasi secara terbuka.

"Kami bersurat kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk meminta fasilitasi audiensi secara terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait pembangunan MI Miftahul Ulum di Kecamatan Kapongan," ungkap Opek.

Ia menegaskan, LBH Cakra menjalankan langkah tersebut secara independen dan tidak berada di bawah kepentingan maupun kendali pihak tertentu.

"Kami berdiri secara independen. Tidak ada pihak mana pun yang menunggangi langkah kami. Tujuan kami sederhana, yakni mendorong keterbukaan publik agar persoalan ini dapat dibahas secara transparan," tegasnya.

Opek juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang menurut pihaknya perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena itu, ia berharap DPRD Kabupaten Situbondo dapat memfasilitasi pertemuan sekaligus mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurutnya, mekanisme audiensi terbuka menjadi salah satu ruang untuk menguji informasi, mengklarifikasi dugaan kejanggalan, serta memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Opek menilai ramainya pembahasan pembangunan MI Miftahul Ulum di media sosial perlu disikapi secara bijaksana. Ia mengingatkan agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

"Sebagai putra daerah Situbondo, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Apabila nantinya ditemukan penyimpangan berdasarkan bukti dan hasil klarifikasi, tentu akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme serta jalur hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai jadwal audiensi maupun tanggapan resmi DPRD Kabupaten Situbondo atas surat permohonan yang disampaikan LBH Cakra.

Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi DPRD Kabupaten Situbondo serta seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan revitalisasi MI Miftahul Ulum agar persoalan tersebut dapat memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang.

LBH Cakra Surati DPRD Situbondo, Minta Audiensi Terbuka Bahas Pembangunan Lantai Dua MI Miftahul Ulum Pokaan
Periksa Juga
Next Post

0Komentar

Tautan berhasil disalin