TpOlTpAoBUMoTUOlGpC0GUd7GA==
Breaking
News

Bungkamnya dinas DPUPP, Adakah kekuatan besar di Balik CV Mahameru??

Ukuran huruf
Print 0
Bungkamnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman atas dugaan pelanggaran cv mahameru yang mengerjakan pekerjaan sebelum berkontrak dengan nilai anggaran 157 juta rupiah dari anggaran APBD Situbondo Tahun 2025 masih menjadi tanda tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya?? Mengapa belum ada penjelasan secara terbuka kepada publik?? Pertanyaan dan kecurigaan semakin menguat di tahun 2026 CV tersebut kembali mendapatkan proyek dari Dinas PUPP

Ketua Tim Investigasi Lembaga pengawas korupsi (LPK ) Jatim Bang Don kepada awak media mengatakan " Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Publik berhak mengetahui atas dasar apa pekerjaan dimulai, siapa yang memberikan instruksi sehingga kontraktor tersebut berani mengerjakan proyek sebelum berkontrak? Ataukah ada orang besar dibalik kontraktor tersebut sehingga sampai saat ini dinas pupp bungkam ? Jangan salahkan publik ketika spekulasi miring terus melebar selama pemda masih diam" ujarnya.

Menuru Bang Don Pemerintah tidak cukup hanya berlindung di balik sikap diam ketika masyarakat mempertanyakan tata kelola proyek yang dibiayai uang rakyat. Transparansi dan akuntabilitas harus dibuktikan melalui penjelasan yang terbuka, bukan sekadar pernyataan normatif.

Kami menegaskan, yang dipersoalkan bukan semata-mata CV Mahameru, melainkan kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab Pemda dalam mengawasi setiap proyek pembangunan. Jika tidak ada pelanggaran, jelaskan dasar dan kronologinya kepada publik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, jangan ada upaya menutup-nutupi atau perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.

Rakyat tidak sedang meminta penjelasan yang berbelit-belit. Rakyat meminta kejelasan, keberanian untuk membuka fakta, dan ketegasan dalam menegakkan aturan.

Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban. Sebab, ketika pemerintah memilih diam, kecurigaan akan terus tumbuh. Dan ketika transparansi diabaikan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipertaruhkan.

Pak Bupati dan jajaran Pemda, jawab pertanyaan rakyat secara terbuka: apakah pekerjaan tersebut dimulai sebelum kontrak ditandatangani, apa dasar hukumnya, dan langkah apa yang akan diambil apabila ditemukan pelanggaran?

Uang rakyat bukan milik segelintir pihak. Setiap proyek pemerintah harus tunduk pada aturan, bukan aturan yang dipaksa mengikuti kepentingan proyek.
Bungkamnya dinas DPUPP, Adakah kekuatan besar di Balik CV Mahameru??
Periksa Juga
Next Post

0Komentar

Tautan berhasil disalin