 |
| HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur, Aktivis Senior NU sekaligus Pengusaha Rokok |
Oleh: HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur)
Dinamika menuju Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 kian menghangat. Di balik mekanisme formal yang telah lama mapan, muncul pembacaan menarik terkait konfigurasi kepemimpinan yang tak lagi sekadar individual, melainkan berpasangan layaknya “paslon” dalam kontestasi politik.
Istilah “paslon” memang tidak dikenal dalam struktur resmi Nahdlatul Ulama. Namun, dalam praktik politik organisasi, pendekatan ini justru dinilai relevan untuk membaca arah kontestasi, khususnya dalam relasi antara posisi Rais Aam dan Ketua Umum.
Secara normatif, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun dalam praktiknya, komposisi AHWA kerap menjadi arena strategis yang sarat kepentingan. Tidak sepenuhnya steril, susunan anggota AHWA bisa dipengaruhi oleh berbagai aktor dan jaringan yang memiliki kepentingan terhadap hasil akhir Muktamar.
Situasi ini terlihat dari dinamika terkini yang melibatkan Saifullah Yusuf. Ia disebut tidak menginginkan dua kiai NU, yakni KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus, masuk dalam komposisi AHWA. Meski informasi ini masih cair, namun secara politik menunjukkan betapa pentingnya menguasai struktur pemilih sejak awal
Kedua kiai tersebut dikabarkan memiliki kecenderungan mendukung Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Sementara itu, Saifullah Yusuf disebut lebih mendorong Miftachul Akhyar untuk tetap berada di posisi tersebut.
Dari sini terlihat bahwa pertarungan Muktamar tidak hanya berlangsung di forum pemilihan, tetapi jauh sebelumnya yakni dalam proses menentukan siapa yang memiliki hak memilih. Arena sesungguhnya ada pada pembentukan struktur awal, bukan sekadar hasil akhir.
Sejumlah poros kekuatan pun mulai terbaca. Yahya Cholil Staquf masih berada dalam posisi mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum, namun belum menentukan pasangan ideal untuk posisi Rais Aam. Ia disebut masih menjajaki berbagai kemungkinan konfigurasi.
Di sisi lain, Saifullah Yusuf tampak berupaya mempertahankan posisinya sebagai Sekretaris Jenderal, sembari mengawal keberlanjutan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara konfigurasi Ketua Umum masih terbuka dan terus dinegosiasikan.
Poros lain datang dari jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kelompok ini disebut mendorong skema tertentu dengan mengusung Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, berpasangan dengan figur Ketua Umum yang masih dalam pembahasan.
Tak hanya itu, dinamika juga melibatkan jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam skenario ini, nama Nazaruddin Umar mulai diperhitungkan sebagai calon Ketua Umum, dengan posisi Rais Aam yang masih fleksibel untuk dikonfigurasikan.
Kemungkinan munculnya “paslon” alternatif juga terbuka lebar. Biasanya, konfigurasi semacam ini lahir dari kompromi di detik-detik akhir, ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.
Dinamika ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan forum IKA PMII. Jika pernyataan dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka peluang terbentuknya koalisi besar antara jaringan PKB, Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.
Dalam skenario koalisi besar, nama-nama seperti Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid juga disebut berpotensi memainkan peran penting. Bahkan, bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah terkunci sebelum forum resmi digelar.
Meski demikian, tradisi NU menunjukkan bahwa faktor kiai pesantren tetap menjadi penentu akhir. Dalam banyak kasus, keputusan para kiai sering kali melampaui kalkulasi politik formal yang telah disusun sebelumnya.
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya. Perubahan konfigurasi ini diduga mencerminkan adanya perbedaan strategi, orientasi, atau bahkan dinamika internal yang tidak sepenuhnya terlihat ke publik.
Dalam skenario lain, jika strategi Saifullah Yusuf lebih dominan, maka bisa saja muncul konfigurasi seperti Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Ini menjadi salah satu alternatif yang terus diperbincangkan.
Sementara itu, komunikasi juga disebut telah dilakukan antara Yahya Cholil Staquf dengan Said Aqil Siradj terkait posisi Rais Aam. Namun hingga kini, belum ada keputusan final dari pihak Said Aqil.
Gus Yahya sendiri dikabarkan masih mengantongi modal awal dukungan sekitar 40 persen. Angka ini cukup signifikan sebagai basis awal, namun dalam politik organisasi NU, hasil akhir tetap sangat dinamis.
Jika Said Aqil Siradj memilih berada di poros lain, maka opsi alternatif bagi Gus Yahya juga terbuka, seperti menggaet figur Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam.
Seluruh dinamika ini menegaskan bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, melainkan arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan visi besar tentang masa depan organisasi.
Pada akhirnya, istilah “paslon” menjadi cara membaca realitas bahwa kepemimpinan di NU selalu lahir dari konfigurasi dua poros: Rais Aam dan Ketua Umum. Di balik itu, tersimpan pertarungan yang lebih dalam tentang arah dan masa depan Nahdlatul Ulama.
0Komentar