Gus Lilur Dorong Tiga Langkah Strategis untuk Masa Depan Industri Tembakau

Petani tembakau Madura menilai, pendekatan yang selama ini ditempuh masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan. Penindakan terhadap rokok ilegal dianggap belum cukup tanpa diiringi kebijakan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha kecil.

Melalui gagasan yang dirumuskan sebagai TRITURA Petani Tembakau Madura, muncul dorongan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk membenahi sektor ini secara menyeluruh.

Gagasan tersebut disampaikan oleh atau yang akrab disapa Gus Lilur, seorang pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup).

Menurut Gus Lilur, kondisi industri rokok saat ini menunjukkan adanya ketimpangan kebijakan. Ia menilai bahwa penindakan terhadap rokok ilegal belum mampu menyelesaikan persoalan karena tidak disertai solusi yang konkret.

“Kalau hanya penindakan, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Tuntutan pertama dalam TRITURA tersebut adalah mendorong peralihan rokok ilegal menjadi rokok legal. Gus Lilur menegaskan bahwa pendekatan transformatif harus dikedepankan, bukan semata-mata represif.

Ia juga mengajak para pelaku usaha rokok yang masih berada di jalur ilegal untuk berani beralih ke sistem legal. Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil terjebak dalam praktik ilegal bukan karena kesengajaan, melainkan akibat keterbatasan akses terhadap sistem legal yang dinilai rumit dan mahal.

“Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga soal perubahan. Pengusaha rokok ilegal harus berani beralih menjadi legal, dan negara wajib membuka jalannya,” tegasnya.

Tuntutan kedua adalah percepatan realisasi kebijakan cukai rokok rakyat oleh selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara yang sangat dinantikan oleh pelaku usaha kecil.

Gus Lilur menegaskan bahwa komitmen pemerintah terkait cukai rokok rakyat tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan. Ia bahkan mendorong agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dalam waktu paling lambat satu bulan ke depan.

“Kita sudah mendengar komitmen dari Menteri Keuangan soal cukai rokok rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan. Jangan berlarut-larut,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa adanya skema cukai yang lebih adil dan adaptif, pelaku usaha kecil akan terus mengalami kesulitan untuk masuk ke jalur legal, sehingga praktik rokok ilegal akan terus berulang.

Sementara itu, tuntutan ketiga adalah mendorong Presiden Republik Indonesia, , untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.

Gus Lilur menilai, keberadaan KEK Tembakau akan menjadi langkah strategis jangka panjang dalam membangun industri tembakau yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dengan adanya KEK, petani, pelaku industri, dan pasar dapat terhubung dalam satu ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing tembakau Madura di tingkat nasional maupun global.

“KEK Tembakau Madura adalah solusi jangka panjang. Ini akan menghubungkan petani, industri, dan pasar dalam satu ekosistem yang kuat,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Madura memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri tembakau yang berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar internasional.

Secara keseluruhan, TRITURA Petani Tembakau Madura dinilai sebagai langkah konkret dalam menjawab persoalan mendasar di sektor tembakau nasional. Gagasan ini tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga pembangunan ekosistem industri yang sehat.

“Kalau kita ingin industri ini sehat, maka harus dimulai dari kebijakan yang adil. Petani harus sejahtera, pelaku usaha harus hidup, dan negara juga harus mendapatkan manfaatnya,” pungkas Gus Lilur.