Membangun Kedaulatan Industri Tembakau: Manifesto Baru dari Ladang untuk Indonesia

BISNIS, GKSBASRA.COM - Di tengah besarnya kontribusi industri tembakau terhadap perekonomian nasional, sebuah kritik mendasar kembali mengemuka, pertumbuhan sektor ini dinilai belum diiringi dengan keadilan distribusi bagi para pelaku utamanya, khususnya petani.

Sejumlah kalangan menilai, selama puluhan tahun industri tembakau Indonesia berkembang dalam struktur yang timpang, di mana nilai ekonomi terkonsentrasi pada sektor hilir, sementara petani sebagai fondasi produksi justru berada pada posisi paling rentan.

Hal tersebut disampaikan oleh HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Founder & Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG), yang mendorong perlunya rekonstruksi menyeluruh dalam tata kelola industri tembakau nasional.

Menurutnya, ketimpangan ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan persoalan sistemik yang telah mengakar lama. "Petani selama ini hanya menjadi bagian dari rantai produksi, bukan pengendali nilai. Mereka menanam, merawat, dan memanen, tetapi tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga maupun arah pasar," ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Ketimpangan yang Mengakar, Di berbagai daerah sentra tembakau seperti Pulau Madura, kondisi ini terlihat kontras. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau berkualitas justru masih menghadapi tantangan kesejahteraan petani yang relatif rendah.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin sumber utama kekayaan industri tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan produsennya?

Pengamat ekonomi menilai, struktur rantai pasok yang panjang dan dominasi pelaku besar menjadi faktor utama yang membatasi distribusi nilai tambah di tingkat hulu.

Mendorong Model Industri dari Bawah
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Khalilur menawarkan pendekatan alternatif: membangun industri tembakau berbasis daerah melalui penguatan pabrik rokok skala UMKM di berbagai sentra produksi.

Model ini dinilai mampu mempersingkat rantai distribusi, meningkatkan transparansi harga, serta memperkuat posisi tawar petani.

Dalam skema tersebut, unit produksi ditempatkan dekat dengan sumber bahan baku, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi antara petani dan industri. "Ketika produksi hadir di dekat ladang, relasi berubah. Petani tidak lagi berhadapan dengan pasar yang jauh dan abstrak, tetapi dengan sistem yang nyata dan lebih adil," jelasnya.

Menjawab Tantangan Harga dan Pasar
Selain isu ketimpangan, tingginya harga rokok legal juga menjadi sorotan. Dengan mayoritas konsumen berasal dari segmen menengah ke bawah, disparitas harga dinilai membuka ruang bagi pertumbuhan rokok ilegal.

Pendekatan berbasis UMKM disebut dapat menjadi solusi alternatif dengan menciptakan produk legal yang lebih kompetitif dari sisi harga tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
Model ini mencakup tiga aspek utama yakni
Pembelian tembakau dengan harga yang lebih layak, Efisiensi produksi melalui kedekatan geografis dan Harga jual yang tetap terjangkau bagi konsumen.

Transformasi Industri Menuju Keadilan
Gagasan ini tidak hanya dipandang sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai upaya mendorong transformasi struktural dalam industri tembakau nasional.

Jika diimplementasikan secara luas, model tersebut berpotensi menciptakan perubahan signifikan antara lain petani menjadi aktor utama dalam rantai nilai, industri lebih tersebar dan inklusif serta distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih merata. Dalam konteks ini, peran negara juga dinilai krusial, tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya ekosistem industri yang berkeadilan.

Dalam Visi Kedaulatan Industri, Khalilur menegaskan bahwa inisiatif ini telah mulai dijalankan sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk membangun kedaulatan industri tembakau Indonesia.

Baginya, ukuran keberhasilan industri tidak semata ditentukan oleh besarnya keuntungan, tetapi oleh sejauh mana manfaat tersebut didistribusikan secara adil kepada seluruh pelaku dalam rantai nilai.
“Jika industri ini ingin benar-benar berdaulat, maka ia harus dibangun ulang, dari ladang, dari petani, dan dari keberanian untuk menegakkan keadilan,” tegasnya.

Di tengah dinamika industri yang terus berkembang, gagasan ini membuka ruang diskusi baru tentang masa depan tembakau Indonesia, bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai arena perjuangan keadilan sosial.

Apakah model berbasis petani dan UMKM mampu menjadi solusi nyata? Waktu dan implementasi di lapangan akan menjadi penentu.