Jika Koperasi Ditiadakan, Ke Mana Arah Ekonomi Masyarakat Kecil?

Oleh: Sagiman

Pemerhati Ekonomi Kerakyatan

Di tengah tekanan ekonomi global dan naik-turunnya daya beli masyarakat, akses terhadap pembiayaan menjadi persoalan krusial terutama bagi kelompok ekonomi kecil. Perbankan modern memang menawarkan beragam produk kredit, namun persyaratan yang ketat kerap membuat masyarakat bawah tersisih dari sistem keuangan formal.

Dalam situasi inilah koperasi selama puluhan tahun hadir sebagai penyangga ekonomi rakyat. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika koperasi justru ditiadakan?

Bagi pelaku usaha mikro, pedagang pasar, petani, hingga nelayan, koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam. Ia adalah sumber modal yang relatif mudah dijangkau, cepat, dan berbasis kepercayaan sosial. Tanpa agunan besar, tanpa prosedur berbelit, koperasi menjadi solusi saat kebutuhan dana mendesak muncul.

Jika koperasi dihilangkan, pilihan masyarakat kecil akan semakin terbatas. Ketika perbankan sulit diakses dan bantuan informal dari keluarga tak lagi tersedia, risiko ketergantungan pada pinjaman ilegal pun meningkat. Pada titik ini, ekonomi rakyat bukan hanya melambat, tetapi berpotensi terjerat praktik keuangan yang tidak sehat.

Sejak awal republik, koperasi telah ditempatkan sebagai pilar utama perekonomian nasional. Bung Hatta menegaskan bahwa koperasi bukan semata entitas bisnis, melainkan manifestasi nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa.

Koperasi tumbuh dari, oleh, dan untuk anggota. Keuntungan tidak terpusat pada segelintir pemodal, melainkan diputar kembali untuk kepentingan bersama. Inilah yang membedakan koperasi dari lembaga keuangan komersial murni.

Dalam praktiknya, meski terdapat bunga pinjaman, skema koperasi relatif lebih manusiawi dibandingkan rentenir atau pinjaman daring ilegal. Tidak ada teror penagihan, tidak ada tekanan psikologis, dan relasi sosial tetap terjaga.

Anggapan bahwa koperasi adalah lembaga kuno tidak sepenuhnya tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak koperasi mulai bertransformasi secara digital. Pencatatan keuangan berbasis aplikasi, sistem pelaporan transparan, hingga pemasaran produk UMKM melalui platform daring telah diterapkan di berbagai daerah.

Bahkan, di sejumlah wilayah, koperasi berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal menghubungkan petani dengan pasar, membantu UMKM naik kelas, serta menjadi pusat edukasi literasi keuangan masyarakat.

Ini membuktikan bahwa koperasi bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga berinovasi mengikuti perkembangan zaman.

Tidak dapat dimungkiri, sebagian koperasi menghadapi persoalan internal: pengelolaan yang lemah, kurang transparan, hingga kasus penyelewengan dana. Namun, menghapus koperasi bukanlah solusi atas problem tersebut.

Sebaliknya, negara perlu hadir melalui pembinaan dan pengawasan yang ketat. Audit rutin, peningkatan kapasitas pengurus, serta penegakan aturan yang konsisten akan jauh lebih efektif daripada mematikan lembaga yang menjadi sandaran jutaan masyarakat kecil.

Jika pemerintah serius memperkuat ekonomi kerakyatan, koperasi seharusnya ditempatkan sebagai mitra strategis negara. Beberapa langkah kebijakan yang relevan antara lain:

Akses pendanaan murah, melalui sinergi dengan bank daerah dan lembaga keuangan negara.

Edukasi literasi keuangan, agar anggota koperasi lebih bijak dalam mengelola pinjaman dan simpanan.

Konsolidasi koperasi, guna membentuk koperasi sekunder yang lebih kuat dan berdaya saing.

Dengan pendekatan ini, koperasi tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi fondasi ekonomi nasional yang inklusif.

Menghapus koperasi berarti mencabut salah satu jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat. Aktivitas usaha kecil berpotensi melemah, perputaran uang di desa menurun, dan ketimpangan ekonomi semakin lebar.

Lebih dari sekadar lembaga keuangan, koperasi adalah ruang solidaritas tempat masyarakat belajar mandiri secara ekonomi dan saling menopang di tengah keterbatasan.

Sejarah dan realitas sosial menunjukkan bahwa koperasi tetap relevan di tengah tantangan zaman. Dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu berpihak pada kelompok bawah, koperasi menjadi penyangga harapan dan stabilitas.

Jika koperasi ditiadakan, masyarakat kecil akan kehilangan salah satu akses ekonomi paling mendasar. Karena itu, koperasi tidak seharusnya dimatikan, melainkan diperkuat dan diperbaiki agar tetap menjadi wujud nyata ekonomi gotong royong, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.