SITUBONDO — Sorotan terhadap tata kelola pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo kembali mengemuka. Kali ini, Lembaga Pengawas Korupsi (LPK) Jawa Timur mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan hasil penelusuran lembaga tersebut diduga telah berjalan sebelum adanya penandatanganan kontrak pada tahun anggaran 2025.
Ketua Tim Investigasi LPK Jawa Timur, Bang Don, meminta Dinas PUPP Situbondo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi dan dasar administrasi pelaksanaan pekerjaan yang disebut melibatkan CV Mahameru tersebut.
Menurut Bang Don, persoalan itu perlu dijelaskan karena menyangkut proses pengadaan pemerintah serta penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
“Kami meminta Dinas PUPP jangan bungkam. Ada persoalan yang harus dijelaskan kepada publik. Kalau benar pekerjaan sudah berjalan sebelum kontrak ditandatangani, apa yang menjadi dasar dimulainya pekerjaan tersebut? Apakah ada perintah tertentu sehingga pekerjaan dapat dimulai sebelum kontrak?” ujar Bang Don.
Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk memperoleh kejelasan mengenai fakta dan administrasi pekerjaan.
Dipertanyakan, Mengapa Pekerjaan Berjalan Sebelum Kontrak?
Bang Don mengatakan, LPK Jawa Timur menemukan indikasi bahwa pekerjaan melalui mekanisme pengadaan langsung tersebut telah dilaksanakan sebelum proses penandatanganan kontrak pada 2025.
Jika hal tersebut benar, menurut dia, Dinas PUPP perlu menjelaskan secara rinci tahapan pengadaan, tanggal kontrak, tanggal mulai pekerjaan, serta dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Kalau kontraknya belum ada tetapi pekerjaan sudah berjalan, ini harus dijelaskan. Kami ingin mengetahui kronologinya secara terang. Jangan sampai masyarakat hanya melihat pekerjaan sudah berlangsung, sementara dasar administrasinya tidak diketahui,” katanya.
Menurut Bang Don, keterbukaan menjadi penting karena seluruh proses tersebut berkaitan dengan pekerjaan pemerintah yang menggunakan anggaran daerah.
CV Mahameru Kembali Mendapat Pekerjaan pada 2026
Sorotan LPK Jawa Timur tidak berhenti pada pekerjaan tahun anggaran 2025. Bang Don juga mempertanyakan proses evaluasi terhadap CV Mahameru setelah muncul persoalan mengenai pelaksanaan pekerjaan pada tahun sebelumnya.
Pasalnya, CV Mahameru disebut kembali mendapatkan pekerjaan yang bersumber dari APBD melalui Dinas PUPP Kabupaten Situbondo pada tahun anggaran 2026.
Kondisi tersebut, menurut Bang Don, menjadi alasan penting bagi publik untuk mengetahui apakah persoalan pada 2025 telah mendapatkan klarifikasi dan penyelesaian secara administratif sebelum perusahaan tersebut kembali memperoleh pekerjaan pemerintah.
“Kalau persoalan 2025 memang sudah selesai dan tidak ada masalah, sampaikan secara terbuka. Kemudian jelaskan juga bagaimana proses evaluasi terhadap penyedia tersebut sampai akhirnya kembali mendapatkan pekerjaan pada 2026,” ujarnya.
Ia menilai, penjelasan tersebut diperlukan agar tidak muncul asumsi bahwa persoalan sebelumnya diabaikan begitu saja.
LPK Jatim: Bukan Menghakimi, tetapi Meminta Kepastian
Bang Don menegaskan bahwa LPK Jawa Timur tidak sedang menjatuhkan vonis terhadap CV Mahameru maupun pihak Dinas PUPP Situbondo.
Menurutnya, seluruh pihak tetap harus ditempatkan dalam prinsip praduga tak bersalah sampai terdapat bukti dan kesimpulan berdasarkan proses pemeriksaan yang berwenang.
“Kami tidak sedang menuduh. Kami meminta kepastian. Kalau memang seluruh proses sudah sesuai aturan, tunjukkan dasar administrasinya dan jelaskan kepada publik. Selesai,” tegasnya.
Ia meminta Dinas PUPP menjelaskan mekanisme pengadaan langsung yang digunakan pada 2025, termasuk tahapan pemilihan penyedia, dokumen kontrak, waktu dimulainya pekerjaan, berita acara pekerjaan, hingga dokumen pembayaran apabila memang diperlukan untuk memperjelas persoalan.
Dokumen Menjadi Kunci Pembuktian
Bang Don menyebut LPK Jawa Timur akan melakukan penelusuran terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain proses pengadaan, kontrak, tanggal pelaksanaan pekerjaan, berita acara, serta dokumen pembayaran. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mencocokkan antara kronologi administratif dan kondisi pekerjaan di lapangan.
“Uang yang digunakan adalah uang negara. Karena itu, seluruh prosesnya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada pekerjaan yang dimulai sebelum kontrak, harus ada penjelasan mengenai dasar dan kronologinya,” katanya.
Bagi LPK Jawa Timur, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai satu perusahaan. Lebih jauh, isu itu menyentuh aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah.
Dinas PUPP Ditunggu Klarifikasinya
Bang Don berharap Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut dia, klarifikasi resmi dari instansi terkait justru dapat menjadi ruang untuk meluruskan informasi sekaligus memberikan kepastian mengenai status administrasi pekerjaan yang dipersoalkan.
“Jangan diam. Berikan kepastian kepada publik. Kalau tidak ada masalah, jelaskan. Kalau ada kekeliruan administrasi, juga harus dijelaskan dan diselesaikan sesuai ketentuan,” pungkas Bang Don.
Hingga berita ini disusun, substansi persoalan tersebut masih memerlukan penjelasan dari Dinas PUPP Kabupaten Situbondo maupun pihak CV Mahameru. Klarifikasi dari kedua pihak penting agar informasi mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan, dasar dimulainya pekerjaan, proses kontrak, serta mekanisme evaluasi penyedia pada 2026 dapat diketahui secara utuh oleh publik.
0Komentar